Badan Keamanan Laut (Bakamla) Papua Barat merupakan lembaga yang memiliki misi dan tugas penting dalam melindungi kedaulatan maritim di wilayah Papua Barat. Sebagai bagian dari aparat keamanan laut, Bakamla Papua Barat bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan sekitar Papua Barat.
Menurut Kepala Bakamla Papua Barat, Kolonel Laut (P) Adi Prayitno, misi utama lembaganya adalah untuk melindungi kedaulatan maritim Indonesia di wilayah Papua Barat. “Kami siap untuk menjaga keamanan laut dan melindungi wilayah perairan Papua Barat dari berbagai ancaman,” ujarnya.
Tugas utama Bakamla Papua Barat meliputi patroli laut, penegakan hukum di perairan, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Menurut Adi Prayitno, kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam menjaga keamanan laut di wilayah Papua Barat. “Kami bekerja sama dengan TNI AL, Polri, serta instansi terkait lainnya untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif di perairan Papua Barat,” tambahnya.
Selain itu, Bakamla Papua Barat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum di perairan. Mereka bertugas untuk melakukan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut, seperti illegal fishing dan perdagangan manusia. “Kami akan terus melakukan patroli dan penindakan untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia di wilayah Papua Barat,” jelas Adi Prayitno.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla Papua Barat juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat. Menurut Adi Prayitno, peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan laut di wilayah Papua Barat. “Kami mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga keamanan laut di Papua Barat, karena keamanan laut adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Dengan adanya Bakamla Papua Barat, diharapkan kedaulatan maritim Indonesia di wilayah Papua Barat dapat terus terjaga dengan baik. Melalui kerjasama lintas sektoral dan partisipasi masyarakat, Bakamla Papua Barat siap melindungi wilayah perairan Papua Barat dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengancam kedaulatan maritim Indonesia.