Implementasi penegakan hukum maritim di Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut juga semakin kompleks. Namun, tidak ada yang tidak mungkin jika ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS), Hikmahanto Juwana, “Implementasi penegakan hukum maritim di Indonesia memang masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti minimnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta rendahnya koordinasi antarinstansi terkait.” Namun, Juwana juga menambahkan bahwa solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut juga sudah ada.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI AL. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menegakkan hukum maritim di Indonesia.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya penegakan hukum maritim. Menurut Ketua Umum DPP Indonesian Maritime Community (IMC), Slamet Soebijakto, “Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum maritim yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, penegakan hukum maritim di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.”

Dalam konteks implementasi penegakan hukum maritim di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat merupakan kunci utama. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat diatasi dan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik ke depannya.