Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan sumber daya laut yang kaya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Namun, sayangnya, praktik illegal fishing masih sering terjadi dan merugikan negara serta masyarakat nelayan.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, penegakan hukum perikanan di Indonesia membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga terkait. “Tantangan utama dalam penegakan hukum perikanan adalah koordinasi antar lembaga terkait seperti KKP, Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI AL,” ujar Zulficar.

Salah satu solusi yang diusulkan oleh para ahli adalah peningkatan kerjasama antar lembaga terkait serta penguatan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Kita perlu melakukan patroli laut yang intensif untuk mencegah masuknya kapal-kapal illegal fishing ke perairan Indonesia.”

Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2019 terdapat lebih dari 150 kapal asing yang ditangkap karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih keras terhadap pelaku illegal fishing.

Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum perikanan di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangatlah penting. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan masalah illegal fishing dapat diminimalisir dan sektor perikanan Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, “Penegakan hukum perikanan yang baik akan memberikan perlindungan terhadap sumber daya kelautan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan.”