Insiden laut merupakan hal yang tidak bisa dihindari di negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam penanganan insiden laut sangatlah krusial. Pemerintah harus dapat memberikan respon yang cepat dan tepat untuk mengatasi setiap insiden laut yang terjadi.

Menurut Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, “Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menangani insiden laut. Koordinasi antara berbagai lembaga terkait seperti TNI AL, Basarnas, dan Kementerian Perhubungan sangatlah penting untuk menjamin keselamatan para pelaut dan penumpang kapal.”

Pemerintah juga harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi nelayan dan pelaut yang menjadi korban insiden laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan memberikan bantuan yang cepat kepada para korban insiden laut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi para pelaut dan nelayan.”

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Menurut data Kementerian Perhubungan, masih banyak kapal yang tidak mematuhi standar keselamatan laut yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melanggar aturan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pemerintah dalam penanganan insiden laut sangatlah vital. Pemerintah harus dapat memberikan respon yang cepat, perlindungan yang memadai, serta meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Hanya dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan berbagai lembaga terkait, insiden laut dapat ditangani dengan baik dan efisien.