Tantangan dan strategi penegakan hukum di perairan Indonesia merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas. Dengan begitu banyak aktivitas ilegal yang terjadi di perairan kita, seperti illegal fishing, pencucian uang, dan perdagangan manusia, penegakan hukum di perairan Indonesia menjadi semakin kompleks.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tantangan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah wilayah yang sangat luas dan minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kapal patroli fisik untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia yang begitu luas. Kami harus memikirkan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan kita,” ujarnya.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti TNI AL, Polisi, dan KKP. Dengan bekerja sama, mereka dapat saling mendukung dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan drone juga dapat meningkatkan efisiensi dalam mengawasi perairan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum di perairan Indonesia juga harus melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. “Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi perairan Indonesia dan melaporkan aktivitas ilegal kepada pihak berwenang. Mereka juga dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perairan kita,” ujarnya.

Dengan adanya tantangan yang kompleks dan berkembang pesat, penegakan hukum di perairan Indonesia memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan kerjasama antar lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi canggih, dan partisipasi aktif masyarakat sipil, kita dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia dan melindungi sumber daya alam kita untuk generasi mendatang.