Kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia menjadi perhatian utama dalam upaya memastikan keamanan perairan Indonesia. Bakamla sebagai lembaga penegak hukum di bidang kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kedaulatan maritim negara.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum di laut, patroli laut, hingga penanganan kasus pelanggaran di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kelautan yang memberikan mandat kepada Bakamla untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menjaga kedaulatan maritim Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara Bakamla dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law of the Sea (ICLOS), Dr. Harkristuti Harkrisnowo, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Selain itu, kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal patroli laut dan penegakan hukum di perairan wilayah perbatasan. Hal ini sesuai dengan konvensi hukum laut internasional yang mengatur tentang kerjasama antar negara dalam menjaga keamanan laut.

Dengan adanya kewenangan yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan Bakamla dapat menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan mencegah berbagai ancaman yang dapat merugikan kepentingan negara. Sebagai lembaga penegak hukum di bidang kelautan, Bakamla memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan melindungi sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia.